REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM SENGKETA MEDIS AKIBAT PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN KEDOKTERAN KEPADA PERAWAT: PASCA UU KESEHATAN NO 17/ 2023

Abstrak

Dinamika pelayanan kesehatan menuntut kolaborasi dokter-perawat yang sering kali melibatkan pelimpahan wewenang. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 membawa implikasi serius terhadap batasan tanggung jawab hukum (legal liability), terutama di area abu-abu antara mandat dan delegasi. Penelitian ini menganalisis pergeseran paradigma tanggung jawab hukum dalam pelimpahan wewenang medis dan validitas pembuktian instruksi medis elektronik dalam sengketa medis. Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dimana mempergunakan sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian sesuai PP Nomor 28 Tahun 2024, mempertegas bahwa pelimpahan wewenang secara delegasi memindahkan tanggung jawab sepenuhnya berada kepada perawat penerima, sedangkan pada konteks mandat maka posisi tanggung jawab tetap melekat pada dokter. Tetapi instruksi medis via aplikasi pesan (WhatsApp) tanpa integrasi Rekam Medis Elektronik (RME) berisiko tinggi dianggap tidak sah secara hukum kesehatan, menempatkan perawat pada posisi rentan malpraktik. Khususnya pada daerah DTPK, perlindungan hukum bersifat kondisional berdasarkan urgensi dan ketiadaan tenaga medis. Karena itu, diperlukan formalisasi standar operasional prosedur (SOP) yang rigid terkait validasi instruksi digital dalam RME untuk menjamin kepastian hukum bagi tenaga kesehatan.